INDRAMAYU-Upaya kepolisian seperti disampaikan Kapolwil Cirebon Kombes Pol Drs Moch Nasser Amir yang akan membentuk tim khusus untuk mengusut kasus breakwater sebesar Rp10,2 miliar, terus mendapat respons positif. Tokoh masyarakat di Kota Mangga, Drs H Mulyono Martono MM, meminta semua pihak bisa menahan diri, dan menyerahkan kasus dugaan penyimpangan proyek tahun 2008 di kawasan pesisir Balongan itu kepada aparat berwajib.
“Biarkan polisi mengusut kasus breakwater hingga tuntas. Kalau memang ditemukan bukti-bukti kuat adanya penyimpangan, maka harus diproses secara hukum siapapun yang terlibat,” kata Mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Indramayu ini.
Namun, Mulyono yang belakangan ini santer disebut sebagai salah satu kandidat Cabup/Cawabup Indramayu periode 2010-2015, meminta semua pihak untuk mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Semua pihak dipersilakan mengawal seluruh proses pengungkapan kasus breakwater, demi berjalanannya proses hukum secara objektif.
“Kita harus hormati proses hukum. Indonesia adalah negara hokum, dan semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Itu bunyi konstitusi kita, oleh karenanya mari kita buktikan kebenaran hukum atas kasus ini” jelasnya.
Mulyono berharap masyarakat dapat mengawal proses pengungkapan kasus breakwater agar berjalan secara aman, terkendali, fair, terbuka, sehingga bisa membuahkan keadilan dan kepastian hukum.
“Yang perlu kita waspadai dengan mencuatnya kasus ini adalah pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pragmatis. Sehingga menimbulkan persoalan-persoalan baru di luar proses hukum. Ini yang saya khawatirkan dan perlu kita waspadai bersama,” ucapnya. (Mapunk)
03 Desember, 2008
Bupati Yance Terima Penghargaan Gubernur
INDRAMAYU-Memasuki akhir tahun 2008 ini, Bupati Indramayu H Irianto MS Syafiuddin (Yance) kembali meraih penghargaan. Penghargaan terbaru yang diterima Bupati Yance diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, H Ahmad Heryawan Lc saat Temu Kerja PPK IPM di Sabuga-Bandung, kemarin (2/12).
Orang nomor satu Jabar itu memberikan penghargaan kepada Yance atas dukungan dan komitmen tertinggi dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah kerjanya.
Acara temu kerja PPK IPM Summit dihadiri Ketua DPRD Jabar AM Ruslan dan sejumlah bupati dan walikota yang memperoleh dana PPK IPM. Pada kesempatan itu pula digelar pameran keberhasilan PPK IPM dari kabupaten/kota dan beberapa SKPD yang terkait dengan peningkatan IPM. Seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan, Dinas Tarkim, Dinas Perikanan, BPLHD dan dari Perum Perhutani.
Dalam sambutannya, Gubernur Heryawan mengatakan, kompetisi dan desentralisasi merupakan dua strategi kebijakan yang sangat krusial dalam menjamin kesuksesan misi pencapaian IPM 80 tahun 2010. Kompetisi dan desentralisasi itulah yang menjadi strategi dasar Program Pendanaan Kompetisi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat.
“Akselerasi dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat Jawa Barat tersebut disadari untuk menyiapkan diri dalam mengantisipasi dampak globalisasi di Indonesia. Kecenderuangan historis yang menunjukan bahwa terdapat banyak kendala yang dihadapi daerah dalam merealisasikan pencapaian IPM. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memaksimumkan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja semua sector layanan publik sehingga berkinerja optimal serta meningkatkan kerjasama dan partisipasi nyata dari masyarakat, swasta, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan setempat, untuk keberhasilan pencapaian IPM 80 di tahun 2010,” jelas Heryawan.
Usai menerima penghargaan, Bupati Yance mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih kepada seluruh komponen masyarakat Indramayu. Karena prestasi yang diraihnya itu tak lepas dari adanya dukungan positif berbagai elemen masyarakat terhadap suksesnya program peningkatan IPM.
“Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan peningkatan IPM Indramayu di tingkat Jabar. Dengan prestasi ini, kami semakin terpacu untuk terus mensukseskan peningkatan IPM dan terwujudnya Indramayu yang religius, maju, mandiri dan sejahtera (remaja),” jelasnya.
Yance menambahkan, penetapan target pencapaian IPM sebesar 80 pada tahun 2010 sebagai salah satu indikator makro keberhasilan pencapaian Visi Jawa Barat, perlu ditunjang dengan keberhasilan peningkatan IPM di tingkat kabupaten/kota.
“Misi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tersebut, dari sisi pemerintah daerah akan ditempuh melalui pelaksanaan fungsi pelayanan yang berorientasi pada terciptanya keadilan, fungsi pemberdayaan yang berorientasi pada pembentukan kemandirian dan fungsi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan tersebut hanya dapat dijalankan dan dicapai jika organisasi pemerintah sendiri berlangsung mekanisme sistem manajemen yang efektif, efisien dan inovatif,” jelasnya (Mapunk)
Orang nomor satu Jabar itu memberikan penghargaan kepada Yance atas dukungan dan komitmen tertinggi dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah kerjanya.
Acara temu kerja PPK IPM Summit dihadiri Ketua DPRD Jabar AM Ruslan dan sejumlah bupati dan walikota yang memperoleh dana PPK IPM. Pada kesempatan itu pula digelar pameran keberhasilan PPK IPM dari kabupaten/kota dan beberapa SKPD yang terkait dengan peningkatan IPM. Seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan, Dinas Tarkim, Dinas Perikanan, BPLHD dan dari Perum Perhutani.
Dalam sambutannya, Gubernur Heryawan mengatakan, kompetisi dan desentralisasi merupakan dua strategi kebijakan yang sangat krusial dalam menjamin kesuksesan misi pencapaian IPM 80 tahun 2010. Kompetisi dan desentralisasi itulah yang menjadi strategi dasar Program Pendanaan Kompetisi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat.
“Akselerasi dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat Jawa Barat tersebut disadari untuk menyiapkan diri dalam mengantisipasi dampak globalisasi di Indonesia. Kecenderuangan historis yang menunjukan bahwa terdapat banyak kendala yang dihadapi daerah dalam merealisasikan pencapaian IPM. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memaksimumkan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja semua sector layanan publik sehingga berkinerja optimal serta meningkatkan kerjasama dan partisipasi nyata dari masyarakat, swasta, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan setempat, untuk keberhasilan pencapaian IPM 80 di tahun 2010,” jelas Heryawan.
Usai menerima penghargaan, Bupati Yance mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih kepada seluruh komponen masyarakat Indramayu. Karena prestasi yang diraihnya itu tak lepas dari adanya dukungan positif berbagai elemen masyarakat terhadap suksesnya program peningkatan IPM.
“Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan peningkatan IPM Indramayu di tingkat Jabar. Dengan prestasi ini, kami semakin terpacu untuk terus mensukseskan peningkatan IPM dan terwujudnya Indramayu yang religius, maju, mandiri dan sejahtera (remaja),” jelasnya.
Yance menambahkan, penetapan target pencapaian IPM sebesar 80 pada tahun 2010 sebagai salah satu indikator makro keberhasilan pencapaian Visi Jawa Barat, perlu ditunjang dengan keberhasilan peningkatan IPM di tingkat kabupaten/kota.
“Misi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tersebut, dari sisi pemerintah daerah akan ditempuh melalui pelaksanaan fungsi pelayanan yang berorientasi pada terciptanya keadilan, fungsi pemberdayaan yang berorientasi pada pembentukan kemandirian dan fungsi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan tersebut hanya dapat dijalankan dan dicapai jika organisasi pemerintah sendiri berlangsung mekanisme sistem manajemen yang efektif, efisien dan inovatif,” jelasnya (Mapunk)
Bensin Sudah Turun, Tetapi Tarif Angkot Tetap
Supir Klaim Harga Suku Cadang Tak Bisa Turun
PATROL-Pemerintah telah menurunkan harga premium sejak 1 Desember 2008 lalu. Harga bensin yang awalnya dibanderol Rp6.000 kini hanya Rp5.500 per liter. Namun penurunan nilai jual bensin, tidak diikuti dengan penurunan tarif angkot trayek Patrol-Haurgeulis. Pengusaha angkot tetap mematok tarif Rp8.000 sekali jalan, dengan alas an harga spare part (suku cadang) sudah naik duluan. “Iya sih, harga bensin turun, tapi lihat harga spare part mobil. Saat ini Malah naik gak kira-kira,” ungkap pengusaha angkot asal Kecamatan Patrol, H Ali Rosyadi, Selasa (2/12) di rumahnya.
Menurutnya, tarif angkot tidak hanya berdasarkan harga BBM, tapi ada komponen lainnya yang ikut memengaruhi, misalnya onderdil. Selama itu onderdil merupakan faktor yang paling besar dalam memengaruhi tarif angkot karena harganya cukup mahal.
Dicontohkannya, untuk harga ban luar angkot saja, sejak BBM dinaikkan harganya mencapai Rp330 ribu. Belum lama ini, harganya malah merangkak naik senilai Rp350 ribu/ban. “Itu belum termasuk onderdil yang lain,” ucapnya.
Penurunan harga bensin Rp500, lanjut Ali, juga belum sebanding dengan biaya operasional angkutan. Sehingga tidak berpengaruh terhadap perubahan bisnis angkutan umum (angkum). ”Sebelum BBM naik harga premium Rp4.500. Kalau sekarang harganya jadi Rp5.500, penurunan itu jadi kurang berarti. Kecuali kalau turunnya Rp1.000 atau lebih, mungkin akan ada pertimbangan tarif angkot diturunkan,” terangnya.
Hal senada juga dikemukakan para supir angkot. Sulitnya menurunkan tariff, juga disebabkan ketika pemerintah mengumumkan harga bensin turun, justru disaat bersamaan semua SPBU tidak ada stok.
“Sudah dua hari ini pom bensin tutup gak ada stok. Terpaksa kami beli eceran yang harganya tetap lama. Mana bisa, tarif angkot turun?,” ungkap Kusnadi (35) supir angkor di kawasan Sub Terminal Patrol.
Dia mengaku, meski tarif angkot jurusan Patrol-Haurgeulis di patok Rp8.000, namun pelaksanaan di lapangan lebih fleksibel. “Kalau lagi sepi, Rp5.000 ke Haurgeulis aja kita angkut. Daripada gak dapet setoran,” ujarnya. (Mapunk)
PATROL-Pemerintah telah menurunkan harga premium sejak 1 Desember 2008 lalu. Harga bensin yang awalnya dibanderol Rp6.000 kini hanya Rp5.500 per liter. Namun penurunan nilai jual bensin, tidak diikuti dengan penurunan tarif angkot trayek Patrol-Haurgeulis. Pengusaha angkot tetap mematok tarif Rp8.000 sekali jalan, dengan alas an harga spare part (suku cadang) sudah naik duluan. “Iya sih, harga bensin turun, tapi lihat harga spare part mobil. Saat ini Malah naik gak kira-kira,” ungkap pengusaha angkot asal Kecamatan Patrol, H Ali Rosyadi, Selasa (2/12) di rumahnya.
Menurutnya, tarif angkot tidak hanya berdasarkan harga BBM, tapi ada komponen lainnya yang ikut memengaruhi, misalnya onderdil. Selama itu onderdil merupakan faktor yang paling besar dalam memengaruhi tarif angkot karena harganya cukup mahal.
Dicontohkannya, untuk harga ban luar angkot saja, sejak BBM dinaikkan harganya mencapai Rp330 ribu. Belum lama ini, harganya malah merangkak naik senilai Rp350 ribu/ban. “Itu belum termasuk onderdil yang lain,” ucapnya.
Penurunan harga bensin Rp500, lanjut Ali, juga belum sebanding dengan biaya operasional angkutan. Sehingga tidak berpengaruh terhadap perubahan bisnis angkutan umum (angkum). ”Sebelum BBM naik harga premium Rp4.500. Kalau sekarang harganya jadi Rp5.500, penurunan itu jadi kurang berarti. Kecuali kalau turunnya Rp1.000 atau lebih, mungkin akan ada pertimbangan tarif angkot diturunkan,” terangnya.
Hal senada juga dikemukakan para supir angkot. Sulitnya menurunkan tariff, juga disebabkan ketika pemerintah mengumumkan harga bensin turun, justru disaat bersamaan semua SPBU tidak ada stok.
“Sudah dua hari ini pom bensin tutup gak ada stok. Terpaksa kami beli eceran yang harganya tetap lama. Mana bisa, tarif angkot turun?,” ungkap Kusnadi (35) supir angkor di kawasan Sub Terminal Patrol.
Dia mengaku, meski tarif angkot jurusan Patrol-Haurgeulis di patok Rp8.000, namun pelaksanaan di lapangan lebih fleksibel. “Kalau lagi sepi, Rp5.000 ke Haurgeulis aja kita angkut. Daripada gak dapet setoran,” ujarnya. (Mapunk)
Langganan:
Postingan (Atom)
